Oleh: Akhmad Fauzi
Awal
hingga akhir April ini, petani telah memasuki musim tanam yang kedua. Bulan sebelumnya, tepatnya pertengahan Maret
2015 diawali dengan aktivitas panen raya yang disambut dengan suka cita oleh
semua lapisan masyarakat. Baik petani penggarap, tuan tanah, buruh panen,
tengkulak, pencari sisa-sisa padi hingga pengusaha penggilingan padi,
semuanya ikut merasakan berkah dari panen raya. Saking banyaknya pekerjaan,
hingga banyak padi yang semestinya sudah dipaneni namun kesulitan mencari
pekerja. Inilah gambaran betapa gemah ripah loh jinawi bumi pertiwi.
Pada
saat petani akan memuliai musim tanam yang kedua, banyak sekali persoalan yang
menghadang, kenaikan BBM beberapa waktu lalu memicu kenaikan ongkos produksi,
jasa traktor dari semula 225.000 rupiah per seperempat hektar naik menjadi
250.000 ribu. Belum lagi ongkos untuk tenaga kerja, hampir semuanya mengalami
kenaikan. Harga obat-obatan juga semakin membumbung tinggi. Ditambah dengan
infrastruktur pengairan yang belum tertata dengan baik, sehingga sebagian besar
petani mengandalkan mesin pompa air, yang tentunya semakin membebani ongkos
produksi. Sebagai gambaran jika menggunakan jasa pompa air, per jam biayanya
12.000 rupiah, seperempat hektar biasanya butuh 7 jam, maka untuk mengairi
seperempat hektar membutuhkan 94.000 rupiah.
Usaha
keras tanpa kenal lelah dari para petani bukannya mendapat apresiasi yang
memadai dari pemerintah sebagai wujud penghargaan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani. Justru petani
dihadiahi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 yang telah mumupuskan harapan
petani untuk bisa hidup lebih sejahtera.
Dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) atas gabah/beras belum mensejahterakan petani. Meski terjadi
kenaikan bila dibandingkan HPP sebelumnya (Inpres Nomor 3 Tahun 2012), namun
hal tersebut tidak serta-merta mampu meningkatkan pendapatan petani padi.
Inpres
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah/beras
yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 belum akan
menguntungkan petani. Saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat
petani berdasarkan HPP 2015 adalah Rp 3.700/kg dan Rp 3.750/kg di
penggilingan. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.600/kg di penggilingan atau
Rp4.650/kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras adalah
Rp7.300/kg.
Penetapan
harga baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP berdasarkan Inpres No.3/2012
yang berlaku sebelumnya, yakni GKP di tingkat Petani Rp3.300/kg dan Rp3.350/kg
di penggilingan, GKG di tingkat penggilingan Rp4.150/kg dan Rp4.200/kg di
gudang Bulog, Beras Rp6.600/kg di gudang Bulog.
HPP 2012
yang berlaku dan bertahan selama lebih dari tiga tahun dan baru dirubah pada
Maret 2015 menjadikan peningkatan 10 persen tidak cukup berarti bagi petani.
Karena faktanya di pasaran saat ini harga pembelian gabah di tingkat petani
sudah jauh di atas ketetapan HPP baru, yakni berkisar rata-rata antara Rp4.000
hingga Rp4.500 seperti di daerah Jombang, Madiun dan Bojonegoro serta beberapa
kabupaten lain di Jawa Timur.
Harga
juga tak jauh beda di daerah Jawa Tengah seperti Boyolali, Magelang dan Solo
Raya serta sentra beras Karawang, di Jawa Barat. Demikian pula di beberapa
daerah lain di luar Jawa seperti Lampung, yakni Rp4.500/kg dan Kalimantan
Tengah yang bahkan harga GKP sempat tembus Rp8.500/kg.
Inpres
Nomor 5 Tahun 2015 belum sepenuhnya berpihak kepada petani padi dan belum
memiliki semangat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani padi
melalui kebijakan penetapan harga..Inpres Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana inpres
sebelumnya masih menggunakan model pembelian HPP Tunggal yang tidak
efektif karena beragamnya kualitas padi/gabah di tingkat petani,
Mestinya
Presiden dan pemerintah untuk merevisi
Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan untuk selanjutnya menerapkan HPP Multikualitas
dalam kebijakan pembelian gabah/beras petani oleh pemerintah, HPP Multikualitas
selain akan mampu menyerap produk petani secara lebih beragam berdasarkan
kualitas produk yang mereka hasilkan, juga akan dapat memberikan insentif
kepada petani untuk semakin termotivasi memperbaiki mutu produksi, hal mana
juga akan berdampak positif bagi kesehatan konsumen/masyarakat.
Skema
Pembelian Gabah
Agar harga gabah di tingkat petani tidak terjun bebas,
presiden paling lambat dua bulan sebelum
panen raya telah meneken Inpres tentang
perberasan. Sehingga tersedia waktu yang cukup bagi Perum Bulog selaku public
servise obligation untuk melakukan sosialisasi serta persiapan pengadaan
gabah. Kenapa harga gabah selalu terombang-ambing pada saat penen raya? Hal ini
disebabkan intervensi yang dilakukan pemerintah selalu terlambat. Disaat panen
raya Perum Bulog belum siap melakukan pembelian gabah, akhirnya banyak petani
melepas gabahnya ke tengkulak jauh di bawah harga standar. Kita semuanya
berharap, kebijakan pemerintah selalu berpihak pada petani. Jangan sampai
petani yang susah payah, namun yang menikmati justru para pengepul, tengkulak,
maupun para pengusaha penggilingan padi.
Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan
pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah memiliki tujuan yang
sangat mulia, antara lain disebutkan: sebagai upaya stabilisasi ekonomi
nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras,
pengamanan cadangan beras pemerintah dan penyaluran beras untuk keperluan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Karena saking urgennya perberasan bagi penguatan mata
rantai ekonomi, ketahanan pangan nasional, serta stabilisasi ekonomi, pemangku
kepentingan Inpres perberasan ini cakupannya sangat luas, antara lain: Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan,
Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Para
Gubernur, Para Bupati/Walikota. Apabila semua pemangku kepentingan di atas
dapat bekerja optimal, derita petani akan segera berakhir. Semoga.
Akhmad Fauzi
Petani Padi
Tinggal di Jembayat Margasari
HP. 085 878 920 325
